Sedikit Menelisik Kehidupan Petani yang Memilukan

Pakar pangan dan pertanian Mochammad Maksum menilai urusan pangan dan pertanian di Indonesia benar-benar dianaktirikan. Kepedulian yang tidak begitu besar oleh pemerintah, berimbas pada pertanian yang semakin inefisien.

Oleh karena itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyuarakan aspirasi para petani yang menginginkan kedaulatan pangan menjadi isu pokok di kepemimpinan mendatang dan kesejahteraan para petani. Karena faktanya, impor pangan terus meningkat setiap tahunnya. Inilah rahasia umum yang sekaligus membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan.


Kesejahteraan petani serta hak mereka untuk berbahagia dan bermartabat, memang sudah lama dikumandangkan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Hak petani itu telah termaktub dalam point-point Deklarasi Hak Asasi Petani yakni “Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat”.

Sering diungkap di media massa bahwa nilai tukar petani (NTP) pada April 2014 lalu hanya 101,80% atau hanya bernilai tambah 1,8%. Adapun nilai NTP merepresentasikan kebijakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani. Secara teori, kesejahteraan petani akan meningkat apabila selisih antara hasil penjualan dan biaya produksi bertambah besar, atau nilai tambahnya meningkat.

Idealnya, jika NTP lebih dari 100, maka tingkat kesejahteraan petani jauh lebih baik atau ada nilai tambah. Sedangkan jika NTP berada di posisi 100, artinya tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan (tak ada selisih hasil penjualan-biaya produksi). Sementara jika kurang dari 100, sudah bisa diprediksikan nasib petani turun drastis (biaya produksi lebih besar).

Pada tahun 1970-an antara kesejahteraan petani dengan kesejahteraan tenaga kerja industri pangan tidak begitu jauh berbeda. Namun kini, keadaan justru tidak lagi berpihak pada petani. Petani semakin terpuruk.

Jumlah perusahaan pertanian, yang mempekerjakan tenaga kerja industri, melaju jauh lebih cepat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada kenaikan dari tahun 2003 hingga 2013 dari jumlah perusahaan pertanian sebanyak 4.011 pada 2003 menjadi 5.486 tahun 2013 atau naik 36,77 persen. Kembali, liberalisme industri menjadi dituding menjadi biang keladi. Namun sebenarnya, bila konsep liberalisme industri diarahkan ke keberpihakan pada petani, maka tak perlu ada bulan-bulanan atas konsep tersebut.

Nuansa Profesi

Keadaan “termarjinalkannya” petani diperkuat oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Chazali Situmorang. Dia mengatakan, berdasarkan fakta yang ada, lahan petani untuk bercocok tanam kini kian menipis. Mereka pun kalang kabut mencari lahan sebagai mata pencahariannya. Alhasil, minat berprofesi menjadi generasi petani pun sirna. Tentulah rendahnya minat menjadi petani didasari karena kesejahteraan yang masih minim.

Lebih jauh, saat ini sekitar 40% warga Indonesia berprofesi sebagai petani dan nelayan. Namun dari 40% petani dan nelayan tersebut, 80% masih tergolong miskin. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negeri yang melihat pergeseran profesi petani ke profesi lainnya. Fenomena ini memang kebanyakan terjadi juga di negara-negara berkembang lainnya.

Hanya saja, beberapa negara tertentu berhasil menjaga kesejahteraan petani di level yang tinggi. Misalnya di Jepang. Kondisi masyarakat desa di sana tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat kota, terutama terhadap ketersediaan fasilitas atau infrastruktur dasar.

Indonesia penting sekali meneladani Jepang, apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, meskipun jumlahnya kian menurun. Alhasil, petani di negeri ini belum bisa menikmati pembangunan. Masih banyak dari mereka berada dalam jeratan kemiskinan. Rasanya Indonesia yang akan memasuki usia 69 tahun ini, masih menyisakan kepedihan yang mendalam dari seorang petani.

Mereka beserta keluarganya, seperti tetap “terjebak” dalam lingkaran kesengsaraan yang tak ada ujungnya. Maka di kepemimpinan baru nanti, mesti dan harus bisa melahirkan kebijakan yang  mensejahterakan para petani. Tidak hanya janji-janjinya di dalam kampanyenya.


(Published on CitizenDaily.net)