Ada Pilu di Euforia Masyarakat Middle Class

Indonesia cukuplah berbangga, karena jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia menurut McKinsey&Co pada tahun 2010 ada sebanyak 45 juta jiwa dan akan meningkat sebanyak 135 juta jiwa pada tahun 2030. Di sisi lain, menurut Boston Consulting Group (BCG), Indonesia merupakan “Asia’s Next Big Opportunity” dengan jumlah kelas menengah saat ini adalah 74 juta jiwa.

Pada tahun 2020, prediksi Boston, kelompok itu akan menjadi 141 juta jiwa atau 53% dari populasi penduduk Indonesia. Namun dari euphoria itu, masih ada sisi yang terlupakan. Mereka ialah kaum miskin yang masih tak kalah tinggi jumlahnya.


Ironis memang. Seperti seolah negeri ini menari-nari di atas angka kemiskinan yang belum rampung dientaskan. Fakta itu berdasarkan dari data BPS, yang mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebanyak 28,28 juta orang atau meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu, sejumlah 28,17 juta orang.

Dari data tersebut, jika dibedah, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Pulau Jawa yang mencapai 15,5 juta orang, diikuti Sumatera 6,07 juta orang, Sulawesi 2,1 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2 juta orang, serta Maluku dan Papua 1,5 juta orang.

Miskin di Desa

Dari total penduduk miskin 28,28 juta orang tersebut, sebanyak 10,5 juta orang berada di daerah perkotaan dan sebesar 17,7 juta orang berada di daerah perdesaan. Kemiskinan di daerah pedesaan memang akan selalu tinggi. Pasalnya, penduduk miskin di desa pada umumnya terjebak dengan tak memiliki modal, baik fisik maupun non fisik.

Dengan kata lain, tidak memiliki faktor produksi. Misalnya saja petani. Di pedesaan, kebanyakan petani adalah penggarap yang masih harus bagi hasil dengan si empunya lahan. Praktis, pendapatan yang didapat oleh petani penggarap tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Petani penggarap pada umumnya tidak memiliki lahan, sehingga tidak memiliki jaminan ketika akan meminjam modal ke bank. Jika ditarik lagi persoalannya, masalah ini pastilah berimbas pada kebijakan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih belum tersentuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fakta lain yang terdapat dalam kemiskinan di perdesaan adalah penduduk usia muda banyak yang merantau. Sehingga secara komposisi, penduduk miskin di desa pada umumnya berusia cenderung tua dan sudah tidak produktif. Tak heran bila prosentase penduduk di desa yang didera kemiskinan lebih banyak.

Kue Pembangunan

Ketimpangan tingkat konsumsi yang jauh, antara si miskin dan si kaya, menjadi dasar masalah. Ekonom Senior World Bank Vivi Alatas mengatakan, masih ada kesenjangan yang tinggi antara pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat rumah tangga kelas bawah dengan kelas atas. Apalagi, Bank Dunia sendiri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini hanya 5,3%.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, berpendapat, 20% kelompok masyarakat teratas menikmati penambahan kue pembangunan sebanyak 8% selama 2004- 2014. Sementara 40% kelompok masyarakat terbawah justru mengalami pengurangan kue pembangunan sebanyak 4%.

Ini artinya pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas. “Bertambahnya rasio Gini dari 0,38% tahun 2010 menjadi 0,41% sejak tahun 2011 adalah buktinya,” kata Dolfie.

Hal ini memang tidak serta merta urusan masyarakat seutuhnya. Namun pemerintah pun wajib membantu mereka yang miskin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 menargetkan kemiskinan tahun 2014 sebanyak 8-10 % dari total penduduk Indonesia. Namun realitanya, target tersebut meleset hingga mencapai 11 % lebih.

(Published on Citizendaily.net)