Penggunaan e-Money, Perkuat Indonesia Hadapi AEC 2015

Asean Economic Community (AEC) segera berlangsung. Penguatan terhadap sistem pembayaran yang baik serta transaparan dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi gelombang baru AEC. Kecepatan inovasi teknologi semakin melesat di beberapa tahun ini. Menghasilkan beragam inovasi yang menjadi tren dan mempermudah aktivitas manusia. E-money, misalnya. Tak mengherankan jika dunia kini tengah ramai mengembangkan produk e-money ini. Apa pasal? Semenjak kesuksesan Jepang dengan Osaifu atau Kenya melalui M Pesa, seakan dunia membuntuti kedigdayaan mereka dengan terobosan yang tak kalah hebat. Ada beberapa faktor yang sesungguhnya menjadi pondasi mengapa e-money diperlukan. Pertama, cash less society yang menjadi cita-cita dan pengelolaan uang tunai yang membutuhkan dana besar bagi penyedia. Kedua, sudah barang tentu kemudahan saat bertransaksi micropayment bagi pengguna.
Fenomena ini mulai merambah Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Penggunaan e-money di Indonesia pun tak kalah luar biasa. Meskipun demikian, nilai penggunaan transaksi elekronik masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini karena penggunaan e-money belum merata atau masih digunakan oleh kalangan kelas menengah. Persoalannya adalah e-money dipastikan  akan menjadi sesuatu yang vital ketika dihadapkan dengan makin dekatnya AEC yang akan berlangsung di 2015. Penguatan terhadap sistem pembayaran yang baik serta transaparan dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean 2015.

Melihat hal itu, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memiliki tiga peranan yang sangat strategis. Menurut Darmadi Sutanto, Ketua Umum ASPI peran strategis ASPI yaitu pertama, sebagai Mitra Bank Indonesia dalam memberikan tanggapan dan feedback kepada BI terkait regulasi yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan sistem pembayaran (Balance and check Function). Kedua, sebagai Self Regulation Organization (SRO), bahwa ASPI sebagai SRO dapat mengeluarkan aturan yang bersifat mikro teknis dalam sistem pembayaran kepada anggotanya, di mana aturan itu sejalan dengan regulasi Bank Indonesia yang bersifat Makro Prudential, dan yang terakhir adalah sebagai Colaborative Body yang membuat fondasi standarisasi bagi sistem pembayaran serta memastikan fair pricing dalam pembuatan standard nasional. Hal itu diungkapkannya di November lalu dalam sambutan 2nd Executive Annual Meeting Gatthering Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia , bertempat di Hotel Intercontinental Badung, Bali.

“KEA akan segera berlangsung di 2015 dan e-money akan menjadi vital. Diperlukan proses edukasi untuk mengubah persepsi masyarakat dalam penggunaan transaksi non tunai harus terus diupayakan oleh semua pihak untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien.  Pengelolaan uang tunai menjadi issue bahwa terjadinya cash handling yang besar dan diharapkan aktivitas non tunai bisa menjadi solusi mengatasi hal tersebut. Diharapkan laju transaksi non tunai pada tahun 2014 bisa mencapai 200% dari GDP Indonesia tahun ini,” ungkap Darmadi.

Pada dasarnya, Indonesia memiliki peluang menjadi leader dalam sistem pembayaran regional   dilihat dari kekayaan sumber daya manusia, 240 juta jiwa, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, $1.2 triliun, dengan prediksi 2016 Indonesia akan melebihi Australia, Indonesia telah menjadi Anggota ekonomi maju G-20 4) > 50% penduduk indonesia merupakan pasar potensial untuk produk sistem pembayaran, kelas menengah Indonesia kedepannya akan semakin besar sehingga sektor konsumsi akan semakin meningkat, jumlah anak muda yang besar di mana anak muda adalah pasar yang paling tepat untuk sistem pembayaran,mengingat segment ini lebih cenderung cashless asosiaty.

AEC tidak memiliki tujuan untuk menciptakan single currency sebagaimana yang dilakukan Eropa melainkan bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat ekonomi dunia dan Indonesia harus mempersiapkan diri agar menjadi leader dalam sistem pembayaran regional dan tidak sekedar menjadi user atau tamu dinegara sendiri.