Ketika Migas Jadi Lahan Basah Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperketat aktivitas tambang setelah maraknya kejadian kriminal kerah putih yang menyeret beberapa pejabat.

Terbaru adalah Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Pintas Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas (SKK Migas) Migas Rudi Rubiandini yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, setelah dinyatakan bersalah menerima suap dari perusahaan energi.

Ada Pilu di Euforia Masyarakat Middle Class

Indonesia cukuplah berbangga, karena jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia menurut McKinsey&Co pada tahun 2010 ada sebanyak 45 juta jiwa dan akan meningkat sebanyak 135 juta jiwa pada tahun 2030. Di sisi lain, menurut Boston Consulting Group (BCG), Indonesia merupakan “Asia’s Next Big Opportunity” dengan jumlah kelas menengah saat ini adalah 74 juta jiwa.

Pada tahun 2020, prediksi Boston, kelompok itu akan menjadi 141 juta jiwa atau 53% dari populasi penduduk Indonesia. Namun dari euphoria itu, masih ada sisi yang terlupakan. Mereka ialah kaum miskin yang masih tak kalah tinggi jumlahnya.

Ecotourism Harus Libatkan Peran Masyarakat

Ecotourism merupakan media untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang bentuk eksploitasi sumber daya alam yang sedang marak saat ini, baik di tambang, perkebunan, dan usaha ekploitatif lainnya. Namun ada aturan main dalam mengembangkan ecotourism, yang mesti melibatkan masyarakat daerah tersebut di dalamnya.

Sedikit Menelisik Kehidupan Petani yang Memilukan

Pakar pangan dan pertanian Mochammad Maksum menilai urusan pangan dan pertanian di Indonesia benar-benar dianaktirikan. Kepedulian yang tidak begitu besar oleh pemerintah, berimbas pada pertanian yang semakin inefisien.

Oleh karena itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyuarakan aspirasi para petani yang menginginkan kedaulatan pangan menjadi isu pokok di kepemimpinan mendatang dan kesejahteraan para petani. Karena faktanya, impor pangan terus meningkat setiap tahunnya. Inilah rahasia umum yang sekaligus membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan.

Penyebab Rendahnya Anggaran Riset Negeri Ini

Pemerintah Indonesia mengadakan insentif dan keringanan pajak (yang telah ditetapkan) bagi pihak swasta yang berkontribusi terhadap penelitian. Namun masalahnya, berdasarkan fakta yang terjadi, aturan insentif masih tidak jelas dan biroraksi berbelit-belit. Swasta pun merasa direpotkan.

Alhasil, kontribusi swasta bagi penelitian di Tanah Air pun minim sekali. Belum lagi soal risiko, yang masih segan mereka tempuh. Lumrah jika swasta pun tentu mengkalkulasi profit dan bisnisnya ke depan dan nyali mereka untuk berkontribusi masih ragu-ragu. Jika melihat keadaan swasta yang seperti ini, seharusnya pemerintah mampu terlibat dalam persoalan ini.

Prahara Laut Cina Timur, Jepang-AS Galang Kekuatan

Ada tujuan lain dari rencana kerjasama mengamankan wilayah perairan Asia, dalam agenda hubungan diplomatik Amerika Serikat-Jepang. Mereka mengklaim kerjasama ini untuk membangun keselamatan dan keamanan maritim di negara-negara Asia.

Dengan begitu, penegakan hukum akan lebih ditingkatkan, memberantas perdagangan gelap dan pengembangan senjata, serta melindungi sumber daya kelautan. Namun, terlepas dari itu, berdasarkan pemberitaan dari Yomiuri Shimbun (media massa Jepang) disebut bahwa tujuan hakikinya adalah mencegah kekuatan maritim Cina.

Warga Miskin Jakarta Korban Mahalnya Air Bersih

Sejak 1998 hingga 2012, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota Jakarta merugi hingga Rp 1,1 triliun akibat privatisasi air di yang telah dilakukan oleh dua operator, PT Aetra Air dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Nilai kerugian itu akan bertambah jika kerjasama Pemprov DKI Jakarta dilanjutkan hingga 2022. “Kerugian akan mencapai Rp 18,2 triliun jika kerjasama tetap dilanjutkan sampai 2022,” jelas Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) Febi Yonesta dalam diskusi 'Heading to Handal dan Pengelolaan Air terjangkau untuk Warga Jakarta' yang digelar di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Bila mengacu aturan tentang jumlah kompensasi dari PAM Jaya kepada operator swasta, per meter kubik air, Perusahaan Air Minum (PAM) harus membayar Rp 7.000, sedangkan tarif air yang dibayar oleh warga untuk PAM Jaya hanya Rp 1.000. Itu berarti, PAM Jaya harus menanggung Rp 6.000.