Prahara Laut Cina Timur, Jepang-AS Galang Kekuatan

Ada tujuan lain dari rencana kerjasama mengamankan wilayah perairan Asia, dalam agenda hubungan diplomatik Amerika Serikat-Jepang. Mereka mengklaim kerjasama ini untuk membangun keselamatan dan keamanan maritim di negara-negara Asia.

Dengan begitu, penegakan hukum akan lebih ditingkatkan, memberantas perdagangan gelap dan pengembangan senjata, serta melindungi sumber daya kelautan. Namun, terlepas dari itu, berdasarkan pemberitaan dari Yomiuri Shimbun (media massa Jepang) disebut bahwa tujuan hakikinya adalah mencegah kekuatan maritim Cina.


Persoalan ini memanas, terkait sengketa atas kepulauan yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina. Sengketa ini pun menyebabkan sejumlah insiden dan menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Sengketa ini mencakup delapan pulau dan batu karang tidak berpenghuni yang terletak di Laut Cina Timur.

Bulan April kemarin, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Husein Obama melakukan lawatan ke beberapa negara Asia untuk menjalin hubungan diplomatik khususnya dengan Jepang. Lawatan Obama itu langsung direspons oleh Takio Yamada, Wakil Direktur Jenderal Biro Kebijakan Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Jepang.

Bahwa ketertarikan Negeri Sakura dan Paman Sam, kata Takio, disampaikan dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo beberapa waktu lalu. "Ini pertama kalinya dalam sejarah, AS dan Jepang sama-sama membicarakan ASEAN," kata Takio kepada wartawan di Jakarta.

Adapun luas kawasan yang disengketakan ini sekitar 7 kilometer persegi dan terletak di timur laut Taiwan, di timur Cina daratan, dan di barat daya kawasan Okinawa, Jepang. Kepulauan ini penting karena letaknya strategis di rute perkapalan penting dan diduga mengandung deposit minyak dan kaya akan ikan.

Kawasan ini juga diklaim oleh tiga negara lain, Jepang, Taiwan, dan Korsel. Ketiganya punya alasan berbeda tentang kepemilikan perairan dengan gugusan pulau-pulau tidak berpunghuni itu.

Ada Amerika
Tidak bisa dipungkiri, Jepang merupakan sekutu Asia Timur AS. Inilah kenapa ada AS ikut cawe-cawe, karena lumrah, jika AS akan membantu Jepang jika sekutunya di Asia Timur itu diserang secara militer.

Sebab mereka memiliki perjanjian Pakta Keamanan Bersama pada 1960. Meskipun ada statement bahwa AS tidak akan ikut campur tangan urusan ini. Di sisi lain, kawasan Asia Pasifik merupakan surga ekonomi bagi negara Paman Sam itu. Untuk mendukung kawannya itu, Amerika menggandeng beberapa negara-negara kecil di Asia dengan dalih keamanan maritim.

Tentulah negeri adidaya tersebut tak sembarang melobi negara-negara Asia untuk mau bergabung. Ada beberapa negara di Asia yang pernah memiliki kasus dengan Cina, digandeng. Misalnya Filipina dan Vietnam.

Maka tak mengherankan kedua negara itu disebut-sebut oleh Yomiuri Shimbun sebagai penerima utama bantuan pengawasan maritim AS-Jepang. AS diberitakan memberikan bantuan untuk keamaan maritime kepada negara-negara Asia Tenggara sebesar US$ 32,5 juta. Meski begitu, memang ada banyak negara-negara lain yang menerima bantuan, namun hanya sekadar seremonial meningkatkan upaya melawan kejahatan maritim .

Vietnam disinyalir menerima hingga US$ 8 juta termasuk lima kapal patroli cepat yang akan diberikan kepada Vietnam Coast Guard. Vietnam turut campur tangan permasalahan ini lantaran Cina dan Vietnam pernah terlibat perang perbatasan berdarah pada tahun 1979 dan pada tahun 1988 pertempuran laut dekat pulau yang disengketakan di laut kiri, menewaskan 70 orang pelaut Vietnam.

Perselisihan hak penangkapan ikan di wilayah tersebut telah memicu insiden kekerasan sesekali dan meningkatkan ketegangan diplomatik sejak saat itu. Dugaan itulah yang mengapa Vietnam mau bekerjasama.

Jepang-AS Ketakutan?
Respons Cina terhadap kutukan-kutukan tiap negara pun berbeda. Cina memberikan respon yang berbeda-beda atas reaksi Jepang, Korea, dan AS dan secara umum masih melihat pentingnya solusi diplomatik.

Cina tampak menahan diri atas ADIZ Korea Selatan yang diperluas, dan hanya "menyesalkan" serta bertekad akan mengomunikasi persoalan itu di jalur diplomatik dengan pihak Korea Selatan.

Namun sebaliknya, Cina lebih bereaksi terhadap Jepang dan Amerika. Misalnya saja ketika parlemen Jepang baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang meminta Cina membatalkan ADIZ-nya.

Adapun ADIZ adalah reaksi dari pihak Cina, dengan mengeluarkan aturan baru tentang Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Regulasi tersebut merupakan sopan santun terbaru untuk pesawat asing yang melintas di Laut Cina Timur. Keputusan negeri tirai bambu ini mengundang kecaman dari negara-negara regional beserta internasional.

Persoalannya adalah, ADIZ yang diterapkan oleh Cina memasukkan hampir semua wilayah Laut Cina Timur, yang juga diklaim oleh Jepang, Taiwan, dan Korsel. Aturan ini jelas ditolak oleh AS dan Eropa. Mereka berdalih bahwa “tata krama” itu disinyalir akan membahayakan penerbangan dan bertentangan dengan hukum internasional. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Australia juga menyatakan penolakan.

Akan tetapi, penolakan internasional tidak membuat Cina bergeming. Bahkan semakin galak dengan mengirimkan jet tempur untuk patroli di Laut Cina Timur. Patroli dengan rasa 'marah' itu, menyusul insiden manuver pesawat pengebom milik AS di kawasan sengketa. Pesawat B - 52 milik AS itu dilihat sebagai sinyal perlawanan Washington terhadap Cina atas klaim sepihaknya.

Pada konferensi persnya Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengutuk tindakan Cina. "Amerika Serikat tidak mengakui zona itu dan tidak menerimanya. Zona tidak boleh dilaksanakan dan China harus menahan diri dari keputusan sepihak di tempat lain di wilayah ini , dan khususnya atas Laut Cina Selatan,” kata Kerry.
Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa tuduhan Jepang mengenai agresivitas Cina sama sekali tak berdasar dan telah mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Sementara terhadap AS, salah satu media Cina menilai bahwa reaksi AS tersebut hanyalah cerminan ketakutan atas bangkitnya Cina sebagai kekuatan utama dunia.
(Published on CitizenDaily.net)